Pengawasan preventif terhadap penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) telah dilaksanakan sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang PDRD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui terpenuhinya prinsip-prinsip pemungutan PDRD dan kesesuaian materi dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 

Dalam perjalanannya, meskipun pengawasan ini telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, tidak sedikit ditemukan pelaksanaan pengawasan preventif maupun penerapan kebijakan PDRD yang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Agar pengawasan preventif dapat dilaksanakan tepat waktu, transaparan dan berkualitas, maka Standardisasi Warung Indonesia disusun. Aplikasi ini diharap dapat membantu 3 pihak sekaligus, yaitu pemilik warung, konsumen dan pemerintah daerah).

Merujuk pada UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. 

Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Lebih lanjut, pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang wewenang pemungutannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pajak ini dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 10% atas setiap jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Pajak ini merupakan pungutan terpisah dan berbeda dengan biaya pelayanan (service charge).